Kalendar
Who's Online
We have 314 guests onlineVisitors






![]() | Today | 843 |
![]() | Yesterday | 2878 |
![]() | This week | 9577 |
![]() | Last week | 12140 |
![]() | This month | 30324 |
![]() | Last month | 31542 |
![]() | All days | 146139 |
Your IP: 38.107.179.207
,
Today: May 17, 2012
- There are no translations available.15 NEGARA BERGURU PERIKANAN di INDONESIA

Sebanyak 15 dari perwakilan di negara Asia Afrika di kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang tergabung dalam skema kerja sama selatan- selatan mengikuti International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific,
and African Countries, dan International Training Program on Fisheries Processing Product for Melanesian Spearhead Group (MSG) Countries /Members untuk menyerap sebanyak mungkin informasi tentang teknologi budidaya perikanan di Indonesia.
“Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan di bidang perikanan budidaya (aquaculture) sekaligus menjalin kerja sama antara dengan pihak negara asal ke indonesia, sehingga peserta bisa saling berbagi informasi, produk dan teknologi,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo di Ballroom Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (7/5).
Dikatakannya, sebagian besar negara-negara itu tidak punya pantai dan lautan, sehingga mereka ingin belajar budidaya perikanan di Indonesia. Diakuinya, negara-negara tersebut meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu mengembangkan perikanan budidaya di negera asalnya. Selain itu, ia mengemukakan, keuntungan lainnya bagi Indonesia yakni terbuka lebarnya pintu ekspor, sehingga produk-produk perikanan Indonesia dapat terserap di negara mereka. “Perikanan budidaya terus terang hampir merata di setiap daerah di Indonesia, Komoditi nila dan patin punya pangsa pasar yang besar,” sambungnya.
Untuk itu ia mengatakan, Pemerintah Indonesia akan berkaca pada standarisasi di internasional demi meningkatkan perekonomian masyarakat serta penerimaan negara dari pajak dan devisa. “Kedepan kerja sama selatan-selatan akan terus diperluas, utamanya bagi negara-negara berkembang, yang masih tertinggal dari segi teknologi,” jelasnya. Memperkuat pertanyaan ini salah satu peserta , Clarence dari Zimbabwe mengatakan melalui pelatihan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan tidak hanya dalam bidang teknologi produksi dan budidaya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan usaha budidaya perikanan secara berkelanjutan (sustainability).
Oleh karena itu, ia menekankan, pentingnya perikanan budidaya secara berkelanjutan untuk mendukung serta meningkatkan ketahanan pangan dunia dalam mengantisipasi ledakan penduduk. Sementara itu, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri AM Fachir menjelaskan, program pelatihan internasional untuk negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik akan digelar di Balai Pengembangan Perikanan Budidaya di Sukabumi, Jawa Barat, 7 - 15 Mei, serta diikuti peserta seperti dari Kamboja, Laos, Sri Lanka, Timor Leste, Tonga, Namibia, Sudan, Tanzania dan Zimbabwe.
Dijelaskannya, program pelatihan internasional ini atas prakarsa KKP-Kemenlu dalam membagi pengalaman dan pengetahuan di sektor perikanan budidaya. “Langkah ini merupakan bukti konkrit Indonesia untuk mencapai semua target yang terdapat dalam Millenium Develpment Goals (MDG’s) khususnya terkait masalah pangan,” tandasnya.
- There are no translations available.
Impor Ikan dibuka untuk 20 perusahaan pengolahan ikan

Untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan, pemerintah akan memberikan izin impor bahan baku ikan kepada 20 perusahaan pengolahan ikan di dalam negeri yang selama ini berkontribusi terhadap 80% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia.
Padahal, jika utilitas pabrik pengolahan dari 20 perusahaan itu dinaikkan menjadi 70%, maka akan signifikan dalam menambah nilai ekspor perikanan.
"Ada 20 eksportir ikan yang berkontribusi terhadap 80% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia, mereka sudah berpengalaman, utilitas mereka masih rendah karena kekurangan bahan baku, kita mau naikkan [utilitas 20 perusahaan] untuk diolah kemudian diekspor, yang penting jangan lewat 20% [dari total nilai ekspor]," ujarnya saat konferensi pers hari ini.
Dia menuturkan jika 20 perusahaan pengolahan ikan tersebut menghadapi persoalan bahan baku, maka pemerintah sudah seharusnya ikut memberikan solusi. Apalagi, 20 perusahaan itu berkontribusi terhadap 80% dari total nilai ekspor perikanan.
"Kita membantu mereka, kalau kendala dia bahan baku, maka impor dibuka, sehingga utilitas pabrik pengolahan naik dari 50% menjadi 70%. Itu hasil dari monitoring dan evaluasi pada pekan lalu di Surabaya."
Saut memaparkan 20 perusahaan itu sudah berpengalaman dalam melakukan ekspor serta jarang ditolak (default) dari importir di luar negeri. Pihaknya saat ini sedang menyiapkan aplikasi importasi bahan baku ikan untuk 20 perusahaan tersebut.
Mulai bulan ini, katanya, kebijakan importasi bahan baku ikan itu sudah bisa mulai dilakukan. Bahkan, KKP telah memberikan izin impor bahan baku ikan untuk salah satu industri pengalengan ikan sebanyak 6.000 ton.
Selain itu, beberapa perusahaan pengolahan ikan di Indonesia juga mengimpor beberapa jenis ikan dari Eropa seperti ikan salmon dan chapelin untuk diolah lagi, kemudian diekspor lagi ke kawasan itu, dengan alasan biaya pengolahan dan gudang pendingin (cold storage) di Eropa yang semakin mahal. Saut menuturkan tren impor ikan dari Eropa untuk jenis tertentu yang tidak ada di Indonesa seperti salmon baru dimulai sejak awal tahun ini. Saat ini, katanya, sudah ada 4 perusahaan yang mengimpor ikan salmon dari Eropa untuk diolah lagi kemudian diekspor kembali ke Eropa. Menurutnya, impor bahan baku ikan dari Eropa itu akan berdampak luas yaitu peningkatan utilitas pabrik pengolahan serta penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu, kebijakan itu ditempuh untuk dapat mencapai target nilai ekspor tahun ini US$3,6 miliar. Secara remsi target ekspor perikanan pada tahun ini US$3,6 miliar. Namun, pemerintah mengharapkan nilai ekspor ikan pada tahun ini bisa mencapai US$4,2 miliar, karena realisasi pada tahun lalu sebesar US$3,5 miliar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan importasi ikan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pengolahan dalam negeri. Saut menuturkan pada tahun ini diperkirakan impor ikan mencapai 600.000 ton.
Menurutnya, produksi ikan dalam negeri baik dari perikanan tangkap ataupun budidaya tidak bisa mengejar cepatnya tingkat konsumsi dan bahan baku industri.
Pesatnya kebutuhan ikan dalam negeri khususnya untuk bahan baku industri pengolahan terlihat dari peningkatan jumlah impor. Tahun lalu, impor ikan sebesar 441.000 ton. Dari jumlah itu, sekitar 62.000 ton merupakan bahan baku ikan yang diimpor untuk kemudian diolah dan direekspor.
Tahun ini, impor ikan diperkirakan mencapai 600 ribu ton, dimana 35% adalah tepung ikan yang digunakan untuk bahan baku pengolahan. Dan sepanjang Januari-April, realisasi impor sudah mencapai 15%.
Dia menjelaskan, Indonesia memang masih kekurangan ikan sebagai bahan baku. Kekurangan ini terutama untuk bahan baku ekspor, bahan baku pengolahan seperti industri pengalengan, dan bahan baku untuk kebutuhan budidaya perikanan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan industrialisasi perikanan bakal sulit direalisasikan, karena hingga saat ini kapasitas produksi hanya terpenuhi 30-40%.
“Jadi KKP harus melakukan penataan terlebih dahulu terkait ketersediaan bahan baku ikan untuk industri. Misalkan memikirkan bagaimana cara efektif untuk meningkatkan produksi perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan mengurangi losses [kehilangan] dari illegal fishing,” ujarnya.
Herman menuturkan berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (FAO), Indonesia kehilangan Rp30 triliun dari tindak illegal fishing, jika setiap pencurian itu dihargai Rp10.000 per kg, maka volume ikan yang dicuri setara dengan 3 juta ton setiap tahun. Angka kehilangan ikan itu sebenarnya mencukupi jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri perikanan. (sut)
- There are no translations available.Cerdaskan Anak Bangsa, KKP Ajak Masyarakat Konsumsi Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengkampanyekan gemar makan ikan guna meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Langkah ini ditempuh guna mencetak generasi yang cerdas dan sehat dengan perbanyak makan ikan. “Kampanye GEMARIKAN terus disosialisasikan dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional sehingga dapat tercipta generasi bangsa yang berkualitas,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutadrjo dalam acara Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (1/5). Disamping itu, ia memaparkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih rendah, kendati setiap tahun terus meningkat. Tercatat tingkat konsumsi ikan nasional tahun lalu sebesar 31,64 kg
perkapita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengkampanyekan gemar makan ikan guna meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Langkah ini ditempuh guna mencetak generasi yang cerdas dan sehat dengan perbanyak makan ikan. “Kampanye GEMARIKAN terus disosialisasikan dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional sehingga dapat tercipta generasi bangsa yang berkualitas,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutadrjo dalam acara Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (1/5).
Disamping itu, ia memaparkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih rendah, kendati setiap tahun terus meningkat. Tercatat tingkat konsumsi ikan nasional tahun lalu sebesar 31,64 kg perkapita per tahun, masih lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia 45 kg perkapita per tahun. Oleh sebab itu, lanjutnya, KKP akan terus memacu pasar domestik sehingga produksi perikanan tangkap maupun budidaya dapat terserap.
Disamping itu, KKP akan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang berupa pengadaan mobil pintar ATLI untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara bahari dimana hasil lautnya tidak akan pernah kurang untuk menghidupi masyarakat Indonesia. Mengingat kekayaan laut Indonesia yang begitu besar Indonesia bekerja sama dengan lima negara lainnya seperti, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste dengan membentuk Sekretariat "Coral Triangle Initiative-Coral Reefs, Fisheries and Food Security" (CTI-CFF) demi menjaga kelestarian dan kekayaan sumber daya kelautan sehingga ketersedian sumber daya ikan tetap terjaga dalam memenuhi kebutuhan nasional.
Sharif memaparkan pada 2015 ditargetkan food security (ketahanan pangan) naik menjadi 30 persen sehingga ketahanan pangan Indonesia dapat tetap terjaga dan stabil. Selain itu, dalam kesempatan tersebut Sharif menegaskan bahwa dirinya tak menutup mata dimana saat ini kehidupan nelayan masih terpuruk. “Mereka dalam setahun hanya bekerja lima sampai tujuh bulan saja, sehingga ini merupakan tugas dan amanat KKP dalam meningkatkan taraf kehidupan para nelayan,” tambah Sharif.
Melalui Kampanye GEMARIKAN diharapkan meningkatnya konsumsi dan kebutuhan akan ikan sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan. Disamping itu, KKP terus berupaya meningkatkan kehidupan nelayan. salah satunya melalui program revitalisasi tambak perikanan seluas 135 ribu ha di seluruh Indonesia dimana dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu ribu orang selama kurun waktu 2012- 2014.
Sementara itu dalam sambutannya, Umi Kalsum Ketua BMOWI berharap agar para ibu agar tetap menyuarakan gemar makan ikan setiap hari demi mencerdaskan anak, karena ikan memiliki nilai gizi yang tinggi. “Betapa pentingnya menjaga kualitas demi menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas,” sambungnya.Hal senada dilontarkan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen P2HP KKP) Saut P. Hutagalung bahwa kampanye gemarikan harus terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat. Saut mengatakan bahwa, mengkonsumsi ikan tidak hanya mengejar kebutuhan akan asupan protein melainkan dapat menyehatkan dan mencerdaskan. Untuk itu, KKP akan berkonsentrasi pada daerah-daerah yang masih rendah dalam tingkat konsumsi ikan seperti di Jawa tengah.
Menurutnya saat ini di Jepang, tingkat konsumsi ikan walaupun tetap naik dan terbilang tinggi namun, laju dan kecepatan pertumbuhan menurun karena kurangnya promosi atas makan ikan. Dari contoh tersebut untuk itu, kita harus tetap lanjutkan promosi Kampanye Gemarikan agar tingkat konsumsi ikan terus menanjak naik
Kampanye GEMARIKAN merupakan program unggulan yang bersifat multisektoral dan berpijak kepada kekuatan sinergi antara pelaku pasar dengan pemerintah. Oleh sebab itu, Kampanye GEMARIKAN bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan, agar tercipta generasi kedepan yang lebih berkualitas, tutup Sharif.
|
||||||











